Jakarta Butuh Revolusi Budaya!

Author Archive

Kemacetan lalu lintas merupakan salah satu masalah kronis di kota-kota besar Indonesia dan masalah ini semakin parah setiap tahunnya. Pertumbuhan panjang jalan kota di Indonesia jauh lebih lambat dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan kepemilikan kendaraan. Di Jakarta, misalnya, tingkat pertumbuhan kepemilikan kendaraan adalah 9 sampai 11 persen per tahun tetapi pertumbuhan pembangunan jalan kurang dari 1 persen per tahun.

Pembangunan jalan baru atau pelebaran jalan hanyalah memecahkan masalah kemacetan lalu lintas secara sementara. Setelah beberapa tahun, jalan baru akan diisi dengan lalu lintas yang akan terjadi jika jalan baru tersebut tidak dibangun. Hal serupa terjadi dengan pelebaran jalan ketika jalan yang telah diperlebar tersebut akan kembali macet hanya dalam beberapa bulan. Fenomena seperti itu disebut induced demand. Karena induced demand ini, membangun jalan baru atau pelebaran jalan adalah solusi kemacetan lalu lintas yang sifatnya sementara.

Ada beberapa solusi untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan salah satunya adalah pengurangan menggunakan kendaraan pribadi. Sebuah artikel di New York Times (12 Mei 2009) menceritakan tentang sebuah kota tanpa mobil di Jerman. Jalan-jalan di kota ini sepenuhnya bebas mobil kecuali di jalan utama dan beberapa jalan di pinggir kota. Penduduk kota ini masih diperbolehkan memiliki mobil, tapi parkir menjadi masalah bagi mereka karena hanya tersedia dua garasi umum di pinggir kota tersebut.

Kota tersebut bernama Vauban yang berpenduduk 5.500 jiwa dan terletak di pinggiran kota Freiburg, dekat perbatasan Perancis dan Swiss. Penduduk kota tersebut sangat tergantung pada sarana trem ke pusat kota Freiburg dan banyak dari mereka hanya menyewa mobil ketika tidak tersedia sarana angkutan umum di tempat yang mereka tuju.

Tujuh puluh persen dari keluarga di Vauban tidak memiliki mobil. Mereka cukup berjalan dan bersepeda ke toko-toko, bank, restoran, sekolah dan tempat-tempat tujuan lainnya di kota Vauban. Bentuk kota ini memanjang dan menyediakan akses yang mudah untuk berjalan kaki dari setiap rumah menuju tram.

Menciptakan tempat hunian dengan desain kompak, akses yang mudah terhadap transportasi umum dan tingkat berkendaraan yang rendah adalah visi perencana kota di abad ke-21 ini. Kota Vauban merupakan contoh desain perkotaan di abad ke-21 sebagai jawaban terhadap ancaman emisi gas rumah kaca dan pemanasan global dan terbatasnya pasokan minyak.

Saya berpendapat bahwa desain kota Vauban adalah ekstensi dari konsep New Urbanism. Konsep New Urbanism adalah suat konsep desain perkotaan yang pertama kali muncul di Amerika Serikat pada awal tahun 1980. Konsep ini mempromosikan beberapa prinsip utama diantaranya walkability dan konektivitas, tata guna lahan yang beragam (mixed land uses), dan kepadatan tinggi. Terdapat cukup banyak kota dengan konsep New Urbanism yang tersebar di beberapa negara, tetapi jalanan kota-kota tersebut masih penuh dengan mobil.

Kota Vauban menunjukkan bukti adanya kemungkinan untuk menciptakan kota tanpa mobil. Penerapan desain kota yang walkable, tata guna lahan yang beragam, dan kemudahan akses ke transportasi umum yang handal seperti ditunjukkan di kota Vauban kota merupakan komponen untuk menciptakan kota tanpa mobil.

Mobil masih merupakan barang mewah bagi kebanyakan keluarga Indonesia. Banyak warga kota, terutama yang tinggal di kampung kota, tidak memiliki mobil dan terbiasa hidup tanpa mobil. Gang-gang di kampung kota terlalu sempit untuk mobil dan warga banyak berjalan kaki dan bersepeda ke tempat tujuan mereka. Merujuk kepada konsep New Urbanism, kampung kota di Indonesia telah menerapkan prinsip-prinsip penting dalam konsep tersebut seperti walkability dan kepadatan tinggi.

Perencana kota di Indonesia harus menghargai keberadaan kampung kota dalam konteks rendahnya tingkat kebutuhan berkendaraan para penghuninya. Warga kampung kota cenderung memiliki kebutuhan berkendaraan yang rendah ketika mereka memiliki akses yang tinggi terhadap angkutan umum dan dan jalan-jalan di lingkungannya tetap sempit. Warga kampung kota harus tetap memiliki tingakt kebutuhan berkendaraan yang rendah untuk mengurangi tingkat kepemilikan mobil di perkotaan.

Bagi pembangunan kawasan perumahan baru di di kawasan pinggiran, perencana kota dapat meniru keberhasilan kota Vauban. Kebutuhan berkendaraan adalah dipengaruhi oleh desain kota dan akses ke transportasi umum. Melalui desain kota yang mendorong untuk banyak berjalan dan bersepeda dan akses yang tinggi terhadap transportasi umum yang handal adalah tidak mustahil untuk menciptakan sebuah kawasan kota tanpa mobil. Kota Vauban di Jerman dan kampung-kampung kota di Indonesia adalah contohnya.
______________________________

Traffic congestion is one of the chronic problems in most Indonesian cities and this problem is getting worse year by year. The growth of road developments in Indonesian cities is much slower than the growth rate of vehicle ownership. In Jakarta, for example, the growth rate of vehicle ownership is 9 to 11 percent per year but the growth of road developments is only less than 1 percent per year.

When a new highway was built or a road was widened, it will only solve the traffic congestion for a short period of time. After a few years, the new highway will fill with traffic that would not have existed if the highway had not been built. Similarly, the widened road fills with more traffic in a few months. Such phenomenon is called induced demand. Because of the induced demand, neither building new roads nor widening roads are the long-lasting solution to traffic congestion.

There are several possible solutions to eradicate traffic congestion problems and one of them is the reduction of private vehicle uses. I read an article in the New York Times (May 12, 2009) on a suburb town without cars in Germany with great interest. Streets in this upscale town are completely car-free except the main thoroughfare and a few streets on edge of the town. The residents of this town are still allowed to own cars, but parking is relegated to two large garages at the edge of the development.

The Vauban town, is located on the outskirt of Freiburg, near the French and Swiss borders and home to 5,500 residents. The residents are heavily dependent on the tram to downtown Freiburg and many of them take to car-sharing when longer excursions are needed. Seventy percent of Vauban’s families have no cars. They do a lot of walking and biking to shops, banks, restaurants, schools and other destinations that are interspersed among homes. The town is long and relatively narrow and provides an easy walking access to the tram for every home.

Creating places with more compact design, more accessible to public transportation and less driving is the envision of urban planners in the 21st century. The Vauban town is an exemplar of the 21st century urban design in response to the threats of greenhouse gas emission and global warming and the dwindling oil supply.

I could argue that the Vauban’s urban design is the extension of the New Urbanism. The New Urbanism is a school of urban design arose in the U.S. in the early 1980s. This school of urban design promotes several key principles including walkability and connectivity, mixed land uses, and high density. There have been many the New Urbanist towns in several countries, but cars still fill the streets of these towns.

The Vauban town provides an example of the possibility of creating city without cars. The walkable and mixed-land-uses urban design, easy access to public transportation and excellent public transportation system as demonstrated in the Vauban town are the components for creating city without cars.

Cars are still a luxury item for many Indonesian families. Many urban residents, particularly those live in kampung kota, do not own cars and are used to living without cars. Streets (gang) in Indonesia’s kampung kota are too narrow for cars and the residents are used to walking and biking to their destinations. Kampung kotas are located in the center of urban areas and relatively accessible to public transportations. In reference to the New Urbanism concept, the Indonesia’s kampung kota has implemented the principles of walkability and high density.

Indonesian planners need to appreciate the existence of kampung kota in terms of lacking driving needs. Kampung kota residents will be less likely to have a demand for cars when their neighborhoods are accessible to public transportations and the streets in their neighborhoods remain narrow. Kampung kota residents need to remain lack of driving needs for reducing the car ownership rate in urban areas.

For new developments in suburb areas, Indonesian planners can emulate the success of the Vauban town. Driving needs are profoundly affected by the urban design and the high access to public transportation. It makes sense to envision and is not all impossible to create a city without cars.

Bencana jebolnya tanggul Situ Gintung, Cireundeu, Tangerang Selatan pada tanggal 27 Maret lalu tentunya sangat memprihatinkan. Korban jiwa tercatat berjumlah 99 orang (Kompas 1 April 2009) dan angka ini masih mungkin bertambah mengingat masih terdapat 100 korban dilaporkan hilang. Bencana ini mencakup kawasan yang tidak terlalu luas (112.5 ha) tetapi karena besarnya korban jiwa ini, pemerintah pusat dan daerah memberikan perhatian yang besar terhadap bencana ini.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menganalisa penyebab jebolnya tanggul Situ Gintung. Penelitian yang dilakukan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menemukan adanya erosi buluh pada bagian tanggul yang jebol (Kompas 1 April 2009). Adanya erosi buluh ini menyebabkan terjadinya rembesan air ke dalam kapiler retakan yang selanjutnya membuat badan tanggul longsor. Erosi buluh ini telah terdeteksi pada pengamatan yang dilakukan pada bulan Desember 2008.

Curah hujan yang tinggi di kawasan sekitar Situ Gintung ditengarai sebagai penyebab terjadinya bencana jebolnya tanggul Situ Gintung. Hujan hanyalah pemicu dan bukanlah penyebab terjadinya bencana tersebut. Curah hujan Curah hujan tinggi tercatat sering terjadi sebelumnya di kawasan Situ Gintung, seperti terjadi pada tahun 2007 yang menyebabkan banjir besar di Jakarta, tetapi tidak menjebolkan tanggul Situ Gintung.

Sebagai seorang pengamat tata ruang di Indonesia, saya berpendapat bahwa bencana Situ Gintung adalah akibat lemahnya penegakan rencana tata ruang. Indonesia telah memiliki Undang-undang Penataan Ruang sejak tahun 1992 melalui UU 24/1992 yang membagi fungsi utama kawasan menjadi dua yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung termasuk diantaranya kawasan sekitar mata air dan kawasan sekitar waduk/danau, seperti halnya kawasan Situ Gintung. UU 24/1992 menegaskan bahwa kawasan lindung adalah kawasan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup. Kegiatan yang dapat dilakukan di kawasan lindung adalah sangat terbatas seperti upaya konservasi, rehabilitasi, penelitian dan objek wisata lingkungan.

Bilamana kita mengacu kepada ketentuan yang terdapat dalam UU 24/1992 ataupun Undang-undang Penataan Ruang yang baru (UU 26/2007), kawasan Situ Gintung semestinya berfungsi sebagai kawasan lindung. Pemfungsian kawasan Situ Gintung sebagai kawasan lindung ini berarti kegiatan yang diperkenankan dilakukan di kawasan ini hanyalah untuk melindungi kelestarian Situ Gintung. Kawasan permukiman tentunya tidak termasuk ke dalam kawasan lindung dan tidak diperkenankan terdapat di kawasan Situ Gintung.

Bencana yang terjadi di kawasan Situ Gintung adalah akibat dari kegiatan yang terjadi di kawasan tersebut yang tidak melindungi kelestarian lingkungan hidup Situ Gintung. Lebih dari 40 persen dari kawasan tangkapan air dari Situ Gintung yang luasnya 112,5 hektar adalah kawasan terbangun (Kompas 1 April 2009). Persentasi kawasan terbangun sebesar ini di kawasan yang semestinya diarahkan sebagai kawasan lindung tentunya menjadi bukti lemahnya penegakan undang-undang penataan ruang di Indonesia. Besar kemungkinan bilamana bencana ini tidak terjadi, persentasi kawasan terbangun di kawasan Situ Gintung akan bertambah seiring dengan tekanan pertambahan penduduk.

UU 26/2007 yang merevisi UU 24/1992 dengan menambahkan klausul pengenaan sanksi bagi pelanggar tata ruang juga belum diimplementasikan secara tegas. Berikut pula dengan pengenaan disinsentif dan insentif dalam pelaksanan pemanfaatan ruang belum ditegakkan sebagaimana mestinya. Pelanggaran tata ruang di kawasan Situ Gintung adalah hanya salah satu contoh saja dari sekian banyak pelanggaran tata ruang di Indonesia. Penegakan UU Penataan Ruang tidaklah mudah tanpa adanya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya tata ruang.

Masyarakat Indonesia masih memerlukan waktu dan upaya yang lebih intensif untuk “belajar” pentingnya tata ruang untuk pembangunan yang berkelanjutan. Musibah Situ Gintung ini dapat pula dimaknai sebagai pembelajaran bagi masyarakat tentang konsekuensi dari pelanggaran tata ruang. Indonesia perlu belajar dari kesalahan yang terjadi di kawasan Situ Gintung untuk menghindari terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Masyarakat Indonesia mesti memahami pentingnya rencana tata ruang bagi kebaikan dan keselamatan mereka. Pemahaman ini adalah sangat esensial bagi pemerintah untuk menegakkan wibawa UU Penataan Ruang 26/2007 demi terwujudnya ruang Indonesia yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Tahun 2009 ini merupakan tahun yang sangat menentukan bagi para perumus
kebijakan publik untuk mengatasi krisis ekonomi global saat ini yang
berawal dari krisis keuangan di Amerika Serikat pada awal tahun 2008 lalu.
Kebijakan yang diambil pada awal tahun 2009 ini akan sangat mempengaruhi
masa depan ekonomi dunia. Di Amerika Serikat, masyarakat berharap besar
dengan proyek-proyek pekerjaan umum yang digagaskan oleh president
terpilih Barack Obama untuk mengatasi krisis ekonomi.

Barack Obama berjanji akan mencanangkan proyek pekerjaan umum terbesar
sejak proyek jalan interstate yang dibangun sejak lima puluh tahun silam.
Proyek pekerjaan umum tersebut diyakini menjadi awal bagi bangkitnya
perekonomian yang terpuruk akibat krisis ekonomi dengan menyediakan
lapangan pekerjaan baru.

Para gubernur se-AS dalam pertemuannya dengan Barack Obama pada awal
Desember 2008, menyampaikan proyek pekerjaan umum yang siap dijalankan
senilai USD 136 miliar meliputi proyek jalan, jembatan, pengairan dan
sejenisnya. Proyek-proyek tersebut akan menciptakan 40.000 lapangan
pekerjaan baru untuk setiap USD 1 miliar.


Pelajaran dari the Great Depression

Bila dibandingkan dengan the Great Depression pada awal tahun 1930-an,
krisis ekonomi di AS saat ini belumlah seberapa, minimal dilihat dari
sisi pengangguran. Pada tahun 1930-an pengangguran mencapai hampir
sepertiga tenaga kerja di AS. Angka pengangguran di AS pada akhir Desember
2008 tercatat 7,2%, yang merupakan rekor terendah dalam 16 tahun terakhir,
dan angka masih sangat mungkin untuk bertambah. Krisis ekonomi saat ini
membuat ekonom dan politisi berpikir keras utk menghindari edisi kedua
dari the Great Depression.

Dalam mengatasi the Great Depression, Presiden Franklin D. Roosevelt
menciptakan the New Deal yang salah satu programnya adalah menciptakan
lapangan pekerjaan baru melalui proyek-proyek pekerjaan umum di hampir
seluruh bagian AS. Salah satu proyek pekerjaan umum yang dicanangkan oleh
FDR adalah Tennessee Valley Authority (TVA) yang membangun dam di sungai
Tennessee dan belasan proyek hidroelektrik di kawasan Tennessee yang
merupakan salah satu kawasan termiskin di AS pada saat itu. Sejarah
menunjukkan bahwa the New Deal terbukti hasilnya untuk mengatasi the Great
Depression. Begitu pula dengan TVA yang mampu menciptakan sumber listrik,
menciptakan hampir 30.000 lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan
kesejahteraan penduduk di kawasan Tennessee.

Prinsip penting dalam program-program yang dikembangkan oleh pemerintahan
FDR dalam mengatasi the Great Depression adalah intervensi pemerintah pada
ekonomi pasar bebas. Prinsip ini merupakan implementasi dari nasihat John
Maynard Keynes yang interventionist government policy. Keynesian economics
inilah pula yang diaplikasikan oleh pemerintahan Obama untuk mengatasi
krisis ekonomi saat ini.

Pekerjaan Umum yang Ramah Lingkungan
Obama seperti halnya FDR yg berasal dari partai Democrat yang platformnya
adalah liberal dalam konteks intervensi pemerintah dalam ekonomi pasar
bebas juga mendapatkan kritik dari pihak konservatif yang menyakini bahwa
intervensi pemerintah yang besar dalam ekonomi pasar bebas akan
memperbesar defisit anggaran pemerintah dan dalam jangka panjang akan
mengurangi tenaga kerja di luar sektor pekerjaan umum.

Seperti apa yang dijanjikan pada saat kampanye, Obama akan menciptakan
proyek-proyek pekerjaan umum yang ramah lingkungan (green jobs) yang
diyakini akan mengurangi anggaran pemerintah melalui penghematan energi
dan ketergantungan terhadap bahan bakar minyak. Proyek ramah lingkungan
ini diharapkan pula berkontribusi untuk mengurangi emisi pemanasan global.

Proyek-proyek pekerjaan umum yang akan dicanangkan oleh pemerintahan Obama
meliputi proyek konvensional seperti perbaikan jalan, jembatan, drainase
dan sejenis, serta proyek yang ramah lingkungan seperti proyek pembuatan
energi alternatif, panel sinar matahari, kincir angin, yang efisien
energi, dan pemasangan sistem pemanasan dan pendingin yang energi efisien
pada gedung-gedung pemerintah. Proyek ramah lingkungan yang dicanangkan
oleh pemerintahan Obama juga mencakup investasi di transportasi massal dan
inovasi untuk memproduksi kendaraan hibrid atau teknologi baterai.

Pelajaran buat Indonesia
Selanjutnya apa yg bisa dipelajari oleh Indonesia yang juga menerima
imbasnya dari krisis ekonomi global ini? Belajar dari keberhasilan the New
Deal dan penerapan Keynesian economics maka intervensi pemerintah
sangatlah penting dalam mengatasi dampak krisis ekonomi global ini.

Dana pembangunan yang telah dianggarkan dalam APBN agar benar-benar dapat
diserap untuk pembangunan sektor riil, khususnya di daerah-daerah yang
mengalami tingkat pengangguran yang tinggi. Proyek pekerjaan umum sejenis
TVA seperti pembangunan dam dan irigasi untuk mengekstensifkan lahan
pertanian di luar Jawa adalah sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat
ini. Proyek ekstensifikasi lahan pertanian juga dapat diarahkan untuk
mengurangi beban pulau Jawa sebagai pemasok pangan nasional dan
mengentaskan kemiskinan di luar Jawa.

Kalau mau mencontoh proyek ramah lingkungan yang digagaskan oleh Obama,
Indonesia pun bisa mengembangkan sistem transportasi massal dan proyek
inovasi energi alternatif. Sementara itu, proyek pekerjaan umum
konvensional seperti jalan dan jembatan lebih diarahkan pada perbaikan
prasarana jalan yang rusak daripada membangun jaringan jalan yang baru.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk
memajukan jam masuk sekolah dari pukul 7:00 menjadi 06:30 memicu
kontroversi di masyarakat umum yang menganggap bahwa kebijakan tersebut
mengorbankan pelajar untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di ibukota.
Kebijakan tersebut dianggap tidak akan mengatasi masalah kemacetan lalu
lintas dan alasan bahwa 14 persen kemacetan disebabkan oleh pelajar
dianggap mengada-ada (Kompas 25 November 2008).

Pendapat lain menganggap bahwa kebijakan memajukan jam sekolah hanyalah
semakin membuktikan ketidakmampuan pemerintah DKI Jakarta untuk mengatasi
kemacetan. Para pelajar akan dipaksa untuk bangun lebih pagi dan mereka
akan mengantuk dalam kelas. Kebijakan itu dianggap akan membuat banyak
pelajar yang datang terlambat dan ruangan kelas menjadi kosong.

Kebijakan untuk memajukan jam masuk sekolah tersebut adalah suatu
kebijakan yang inovatif dan kreatif untuk mengatasi kemacetan di ibukota
mengingat keterbatasan yang banyak dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta. Reaksi keras dari masyarakat adalah hal wajar yang perlu
diantisipasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari suatu kebijakan
yang kontroversial. Pemerintah DKI mesti menjalankan kebijakan ini dengan
konsisten sambil berupaya terus untuk mengurangi kemacetan di ibukota
melalui kebijakan-kebijakan lainnya. Baca Terus!

Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan jalan tol trans-Jawa dari Cikampek, Jawa Barat sampai Surabaya, Jawa Timur dianggap sebagai kunci bagi perkembangan ekonomi di pulau Jawa khususnya sektor industri. Para perencana dan pengambil keputusan menganggap bahwa dengan kondisi prasarana transportasi saat ini, khususnya jalan raya, tidak mendukung perkembangan sektor industri untuk bersaing global. Kondisi jalan raya saat ini dianggap penghambat daya saing sektor industri di pulau Jawa. Apakah pembangunan jalan tol Trans-Jawa merupakan solusi terbaik bagi perkembangan ekonomi di pulau Jawa?

Tulisan ini mencoba secara ringkas mengkaji kelayakan pembangunan jalan tol Trans-Jawa dalam konteks pembangunan berkelanjutan di pulau Jawa. Kompas edisi 17 November 2008 memaparkan secara jelas bahwa jalan tol Trans-Jawa akan mengkonversi 655.400 hektar lahan pertanian. Hal ini tentunya akan mengancam ketahanan pangan nasional mengingat peranan pulau Jawa yang memasok 53 persen kebutuhan pangan nasional. Konversi lahan pertanian sebanyak itu akan terus bertambah seiring dengan pembangunan sektor perkotaan sepanjang jalan tol tersebut, khususnya di pintu-pintu keluar jalan tol. Konversi guna lahan juga akan berpengaruh terhadap perubahan struktur mata pencarian penduduk. Dipastikan tenaga kerja sektor pertanian di pulau Jawa akan banyak beralih ke sektor perkotaan. Lambat laun sektor pertanian di pulau Jawa menjadi sektor marjinal dan menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan nasional.

Di Amerika Serikat, pembangunan jalan bebas hambatan antar negara bagian (Interstate Highways) dimulai pada tahun 1956 dan ini bukanlah menjadi kunci utama perkembangan sektor perkotaan di Amerika Serikat. Jauh sebelum moda transportasi jalan raya berkembang, sistem perkeretaapian menjadi kunci perkembangan sektor perkotaan di Amerika Serikat sejak pertengahan abad ke-18. Sistem rel kereta api di Amerika Serikat menghubungkan sebagian besar wilayah Amerika Serikat, dari kota-kota di pantai Timur ke kota-kota di pantai Barat. Kota-kota besar seperti Chicago, Detroit, dan Atlanta adalah contoh kota-kota yang berkembang pesat akibat adanya prasarana rel kereta api. Perkembangan moda transportasi darat dan pembangunan jalan bebas hambatan menjadi alternatif untuk mendistribusikan bahan baku dan produk industri tetapi tidak mematikan peranan kereta api sebagai sarana transportasi di Amerika Serikat.

Dengan menghangatnya isu pemanasan global dan krisis energi, keberadaan jalan-jalan bebas hambatan di Amerika Serikat ditengarai sebagai penyebab tingginya penggunaan bahan bakar minyak dan emisi karbon dioksida. Jalan-jalan bebas hambatan tersebut menyebabkan berkembangnya kawasan-kawasan permukiman di suburb dan pertumbuhan kawasan perkotaan yang semakin sprawling. Pertumbuhan kota yang sprawling ini menyebabkan pelayanan transportasi publik yang tidak efisien dan semakin meningkatkan ketergantungan penduduk terhadap penggunaan kendaraan pribadi.

Indonesia mestinya mencontoh dari eksternalitas negatif dari pembangunan jalan bebas hambatan di Amerika Serikat. Pembangunan jalan tol trans-Jawa bukan hanya mengancam ketahanan pangan nasional akibat konversi lahan pertanian dan tenaga kerja pertanian ke sektor perkotaan, tapi juga akan semakin meningkatkan konsumsi bahan bakar minyak akibat peningkatan penggunaan moda transportasi jalan raya. Dampak negatif dari pembangunan jalan tol Trans-Jawa ini akan bertambah bilamana kita menghitung pula dampak lingkungan dari berkurangnya lahan terbuka hijau, termasuk hutan dan perkebunan di pulau Jawa. Pembangunan jalan tol juga akan berpengaruh terhadap perkembangan kota-kota di sepanjang jalan tol yang akan menjadi sprawling.

Alternatif yang bisa disampaikan untuk meningkatkan perkembangan perekononomian di Pulau Jawa adalah mengembangkan sistem perkeretaapian. Pengembangan jalur ganda rel kereta api di Pulau Jawa dapat menjadi alternatif utama untuk membantu distribusi bahan baku dan produk dari sektor industri di Pulau Jawa. Begitu pula halnya dengan mengaktifkan kembali jalur-jalur kereta api yang dulu sempat dibangun pada jaman penjajahan Belanda. Pengembangan jalur ganda rel kereta api tidak akan mengkonversi lahan pertanian sebanyak pembangunan jalan tol. Pengembangan sistem perkeretaapian tidak akan pula mengkonsumsi energi sebanyak konsumsi energi oleh moda transportasi jalan raya akibat pembangunan jalan tol.

Secara ringkas dapat disampaikan bahwa pembangunan jalan tol Trans-Jawa bukanlah solusi yang berkelanjutan untuk mengembangkan perekonomian di Pulau Jawa. Solusi ini hanyalah menjadi ancaman bagi ketahanan pangan dan energi nasional. Pembangunan jalan tol Trans-Jawa lebih banyak ruginya bagi kepentingan nasional. Sebagai alternatifnya, kita dapat mempertimbangkan pengembangan sistem perkeretaapian yang lebih hemat energi dan tidak mengkonversi banyak lahan pertanian.

slumKita semua menyadari bahwa kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial di Indonesia yang tidak mudah untuk diatasi. Beragam upaya dan program dilakukan untuk mengatasinya tetapi masih banyak kita temui permukiman masyarakat miskin hampir setiap sudut kota. Keluhan yang paling sering disampaikan mengenai permukiman masyarakat miskin tersebut adalah rendahnya kualitas lingkungan yang dianggap sebagai bagian kota yang mesti disingkirkan.

Tulisan ini mencoba untuk memberikan penjelasan tentang upaya untuk mengatasi kemiskinan di perkotaan sekaligus pula untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman masyarakat miskin.

Peremajaan Kota

Pendekatan konvensional yang paling populer adalah menggusur permukiman kumuh dan kemudian diganti oleh kegiatan perkotaan lainnya yang dianggap lebih bermartabat. Cara seperti ini yang sering disebut pula sebagai peremajaan kota bukanlah cara yang berkelanjutan untuk menghilangkan kemiskinan dari perkotaan.

Kemiskinan dan kualitas lingkungan yang rendah adalah hal yang mesti dihilangkan tetapi tidak dengan menggusur masyarakat telah bermukim lama di lokasi tersebut. Menggusur adalah hanya sekedar memindahkan kemiskinan dari lokasi lama ke lokasi baru dan kemiskinan tidak berkurang. Bagi orang yang tergusur malahan penggusuran ini akan semakin menyulitkan kehidupan mereka karena mereka mesti beradaptasi dengan lokasi permukimannya yang baru. Baca Terus!

mie_ayam.jpgSeringkali kita jumpai masalah-masalah yang terkait dengan pedagang kakilima (PKL) di perkotaan Indonesia. Mereka berjualan di trotoar jalan, di taman-taman kota, di jembatan penyebrangan, bahkan di badan jalan. Pemerintah kota berulangkali menertibkan mereka yang ditengarai menjadi penyebab kemacetan lalu lintas ataupun merusak keindahan kota. Upaya penertiban ini kadangkala melalui bentrokan dan perlawanan fisik dari PKL. Bersama dengan komponen masyarakat lainnya, tidak jarang para PKL pun melakukan unjuk rasa. Pemerintah pun dihujatnya dan masalah PKL ini disebutkan sebagai bentuk kegagalan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja untuk kaum miskin.

Benarkah fenomena PKL ini sebagai wujud kurangnya lapangan kerja bagi penduduk miskin? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan kemukakan konsep informalitas perkotaan (urban informality) sebagai kerangka pikir untuk memahami fenomena PKL yang terjadi di kawasan perkotaan.

Informalitas Perkotaan

Konsep informalitas perkotaan ini tidak terlepas dari dikotomi sektor formal dan sektor informal yang mulai dibicarakan pada awal tahun 1970-an. Fenomena sektor informal merupakan fenomena yang sangat umum terjadi di negara-negara berkembang. Persentase sektor informal di negara-negara Dunia Ketiga seperti di Amerika Latin, Sub-sahara Afrika, Timur Tengah dan Afrika Utara dan Asia Selatan berkisar antara 30-70 persen dari total tenaga kerja. Di Indonesia, menurut data Indikator Ketenagakerjaan dari Badan Pusat Statistik (BPS), November 2003, 64,4 persen penduduk bekerja di sektor informal. Di pedesaan, sektor informal didominasi oleh sektor pertanian (80,6 persen), sementara di perkotaan didominasi oleh sektor perdagangan (41,4 persen). Baca Terus


Dukung Program Berburu di Sekolah Anda

Mari jalankan dan dukung Program Berburu di sekolah-sekolah di Jakarta dan jadilah bagian dari sebuah REVOLUSI BUDAYA! Kirimkan email ke revolusibudaya@gmail.com dan daftarkan sekolah anda untuk ikut dalam Program Berburu.

Contact Us

BERBURU CENTER Jalan Cucur Timur III Blok A 7 No. 6 Sektor 4 Bintaro Jaya Tel: 62 21 736 3617 Oki: 0856 8102299 Tasa:087881521091 E-mail: revolusibudaya@gmail.com

Blog Masters

Guebukanmonyet (Washington D.C.) and Udiot (Jakarta)

Contributors

Andri Gilang (Sydney), Ian Badawi (Washington D.C.), Dejong (Washington D.C.), Sherwin Tobing (Budapest), Anggie Naditha Oktanesya (Jakarta), and Izmi Nurpratika (Jakarta).

Guest Writers

Deden Rukmana (Savannah), and Harris Iskandar (Washington, D.C.)

Categories

Gudang Artikel

Our Pictures