Jakarta Butuh Revolusi Budaya!

Standardisasi dan Sertifikasi Guru

Posted on: April 4, 2008

“A Nation Prepared: Teachers for the 21st Century”

cover.jpgSetelah Laporan the President’s Commission on Excellence in Education, “A Nation At Risk: The Imperative for Education Reform” pada tahun 1983, gelombang reformasi pendidikan di AS terus bergulir. The Carnegie Task Force on Teaching as a Profession menerbitkan laporan “A Nation Prepared: Teachers for the 21st Century” pada 6 Mei, 1986. Intinya, laporan itu menekankan bahwa menghadapi abad mendatang perlu dikembangkan sebuah profesi yang bertanggungjawab merancang ulang sekolah dan mempersiapkan anak-anak untuk kehidupan yang akan datang. Task Force mengusulkan segera dikembangkan standardisasi dan sertifikasi profesi guru dan dibentuknya National Board for Professional Teaching Standards (NBPTS). Dengan dukungan penuh dari semua pihak, NBPTS akhirnya terbentuk pada tahun 1987.

NBPTS bukan organisasi pemerintah, bersifat non-profit, independen, nonpartisan, dan dikelola oleh dewan direktur yang berasal dari praktisi. Mayoritas yang duduk dalam dewan direktur adalah guru kelas. Misi NBPTS antara lain memelihara standar tinggi dan rigor tentang apa yang harus diketahui dan apa yang dapat dilakukan oleh guru, menawarkan sistem sertifikasi secara sukarela kepada guru yang memenuhi standar profesi, dan mengadvokasi reformasi pendidikan dengan mengintegrasikan National Board Certificate (NBC) dalam sistem pendidikan Amerika, serta mengoptimalkan peran guru yang telah mendapat sertifikat profesi.

Implementasi sertifikasi baru dimulai pada tahun 1992. Untuk pertama kali NBPTS menawarkan jasa sertifikasi hanya untuk dua bidang keahlian. Sejak saat itu, sistem sertifikasi NBC terus berkembang, melayani sekitar 2,5 juta orang guru, 14.000 school districts, ribuan sekolah swasta, 50 negara bagian dan 1.200 fakultas pendidikan. NBC dikembangkan oleh guru, dari guru, dan untuk guru sebagai simbol profesionalisme mengajar. Ditawarkan secara sukarela, dan berlaku selama 10 tahun. NBC merupakan komplemen, bukan menggantikan, lisensi mengajar yang dikeluarkan oleh negara bagian. NBC merupakan lanjutan dari lisensi dan sertifikasi negara bagian. Lisensi negara bagian, kabupaten (school district), atau yang dikembangkan pada tingkat sekolah pada intinya merupakan persyaratan minimal menjadi seorang guru.

Dalam lima tahun pertama, NBPTS konsentrasi pada riset untuk meletakkan dasar-dasar pengembangan standar profesi guru. Dasar pengembangan standar profesi guru adalah; ”Apa yang harus diketahui dan harus dapat dilakukan oleh guru?” Dari pertanyaan dasar itu dirumuskan lima proposisi. Dari lima proposisi di bawah ini lalu dikembangkan berbagai standar profesi guru untuk berbagai kelompok umur siswa dan berbagai disiplin ilmu.

A. Guru mempunyai komitmen terhadap siswa dan kegiatan belajar siswa;

  1. Guru mengetahui perbedaan individu dan melakukan penyesuaian dalam pendekatan mengajarnya;
  2. Guru mempunyai pemahaman bagaimana siswa akan berkembang dan belajar;
  3. Guru memperlakukan siswa secara adil;
  4. Misi guru jauh melebihi dari hanya sekedar pengembangan kapasitas kognitif siswa

B. Guru menguasai mata pelajaran yang diajarkan dan mengetahui cara mengajarkannya kepada siswa;

  1. Guru memahami bagaimana ilmu pengetahuan dalam mata pelajaran yang diajarkan diciptakan, dikelola, dan dihubungkan dengan displin ilmu lain;
  2. Guru mempunyai pengetahuan khusus tentang cara menyampaikan mata pelajaran kepada siswa;
  3. Guru mampu mengarahkan berbagai jalan untuk menuju ilmu pengetahuan.

C. Guru bertanggungjawab dalam mengelola dan memonitor kegiatan belajar siswa;

  1. Guru menggunakan metode yang beragam untuk mencapai tujuannya;
  2. Guru mengelola kegaiatan belajar dalam kelompok;
  3. Guru memotivasi siswa;
  4. Guru mengevaluasi kegiatan belajar siswa secara teratur;
  5. Guru selalu mengingat tujuan utamanya.

D. Guru berfikir secara sistimatis dalam melaksanakan tugasnya dan belajar dari pengalaman;

  1. Guru senantiasa selalu dihadapkan pada pilihan sulit untuk menguji pertimbangannya;
  2. Guru meminta saran dari pihak lain dan berupaya mendapatkan beasiswa atau kesempatan riset untuk memperbaiki praktek mengajarnya;

E. Guru merupakan anggota masyarakat pembelajar

  1. Guru memberikan sumbangan pada efektivitas sekolah dengan berkolaborasi dengan profesi lain;
  2. Guru berkolaborasi dengan orang tua;
  3. Guru memanfaatkan dengan baik sumber daya masyarakat.

Mekanisme Sertifikasi

Menjadi seorang guru di AS harus punya kualifikasi minimum bachelor’s degree (S-1) dalam bidang ilmu yang berhubungan dengan mata pelajaran yang akan diajarkan. Beberapa negara bagian mensyaratkan program pelatihan lebih lanjut. Repotnya, setiap negara bagian mempunyai program lisensi dan sertifikasi sendiri-sendiri. Beberapa sekolah keguruan (semacam FKIP) sudah mengadopsi program lisensi dan sertifikasi negara bagian ke dalam kurikulumnya, sehingga setelah 4-5 tahun menempuh program pendidikan, mahasiswa lulus dan mendapat lisensi mengajar di negara bagian ybs. Bagi lulusan dengan disiplin ilmu non kependidikan yang berminat menjadi guru, harus mengambil “post-collegiate program.” Lisensi mengajar punya masa efektif dan harus diperbaharui jika sudah mendekati kadaluwarsa.

National Board Certificate (NBC) ditawarkan secara sukarela, bukan kewajiban. NBC diambil setelah mendapat lisensi dan sertifikasi mengajar dari negara bagian. Guru yang berminat mendapat NBC harus mengumpulkan portfolio, termasuk videotape kegiatan mengajar dan hasil kerja siswa, dan mampu menyelesaikan soal-soal yang diberikan di pusat pengujian. Biaya sertifikasi cukup mahal, yaitu $2.300.

Portfolio terdiri dari berbagai hal hasil pekerjaan guru disertai dengan bukti-buktinya. Dalam portfolio itu, seorang guru diharapkan dapat menjelaskan, menganalisis, menerangkan, dan melakukan refleksi dalam praktek mengajarnya. Portfolio bukan hanya menyangkut kegiatan di dalam kelas tetapi juga kegiatan di luar kelas dan di masyarakat. Portfolio yang bagus mampu mencerminkan standar profesi guru dan mengajukan bukti-bukti keberhasilan. Waktu yang diperlukan oleh guru untuk mengumpulkan portfolio antara 200-400 jam.

Setelah mengumpulkan portfolio, seorang guru yang berminat mendapatkan NBC dapat mengambil ujian tertulis yang tersebar di lebih dari 300 pusat pengujian. Fokus pengujian mengevaluasi pemahaman guru terhadap ilmu pengetahuan dari mata pelajaran yang diajarkan (content knowledge). Sistem pengujian dan penilaian dilakukan secara otomatis dengan komputer.

NBC hanya berlaku 10 tahun. Ada sekitar 16.000 lebih guru pemegang NBC dari total 2,5 juta guru, atau baru 0,64%. Sebelum berakhir, guru pemegang NBC diharapkan memperpanjang dengan mulai mengerjakan “the Profile of Professional Growth,” sebuah portfolio lanjutan yang lebih menarik. Biaya perpanjangan sertifikat $1.150.

Asosiasi profesi guru di Amerika banyak dan beragam, dari yang hanya bersifat perserikatan (“union”), quazi-professional sampai profesional. Sistem sertifikasi yang dikembangkan National Board for Professional Teaching Standards (NBPTS) mendapat dukungan dari berbagai asosiasi profesi guru yang ada. Dukungan dan insentif juga datang dari pemerintah negara bagian, school district, dan masyarakat. Seluruh 50 pemerintah negara bagian memberikan dukungan peraturan, undang-undang, kebijakan, dan insentif bagi guru yang mengantongi NBC. Universitas memberikan dukungan berupa beasiswa atau course credit. Masyarakat memberikan dukungan dengan memberikan grant, program pinjaman, dsb.

Sertifikasi Guru di Indonesia

Standardisasi dan sertifikasi profesi guru merupakan jantungnya reformasi pendidikan. Indonesia sudah berhasil melangkah maju dengan melahirkan undang-undang guru dan dosen pada tahun 2006, sebuah tonggak sejarah yang menempatkan guru dan dosen sebagai profesi sebagaimana halnya dokter, insinyur atau lainnya. Hal ini akan mengubah persepsi masyarakat terhadap guru menjadi lebih positif, membangun kembali kepercayaan diri guru, menarik minat orang-orang kelas satu untuk mengambil profesi guru, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada sekolah.

Namun demikian, implementasi standardisasi dan sertifikasi guru nampaknya akan menghadapi awal yang sulit. Populasi guru yang mencapai 2,7 juta yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia merupakan tantangan yang sangat besar. Apalagi batas waktu yang diberikan untuk mensertifikasi seluruh guru itu hanya 10 tahun. Sementara itu, komunitas guru (asosiasi profesi guru) di daerah-daerah belum terbentuk dan belum mengambil inisiatif ke arah itu. Pemerintah akhirnya melakukan lebih banyak dari yang seharusnya, merumuskan standar profesi, kode etik, standar kompetensi setiap mata pelajaran, mengembangkan mekanisme pelaksanaan sertifikasi dan menyediakan seluruh anggarannya.

Implikasi standardisasi dan sertifikasi guru yang paling utama bagi guru ialah peningkatan kesejahteraan. Pemberian tunjangan profesi akan merupakan tambahan signifikan sehingga penghasilan guru yang bersertifikasi akan menjadi dua kali lipat dari penghasilan sebelumnya. Sehingga jika seluruh pegawai negeri sipil diurut berdasar penghasilan, maka guru dan dosen akan menempati urutan paling atas. Perubahan landscape penghasilan ini di masa yang akan datang akan menarik lulusan sekolah menengah yang berprestasi tinggi untuk mengambil program pendidikan guru dan memasuki profesi guru.

Implikasi anggaran dari pelaksanaan sertifikasi guru dan dosen sangat luar biasa. Anggaran pendidikan nasional akan segera tersedot untuk membayar tunjangan profesi sebagaimana dijanjikan oleh undang-undang. Sangat luar biasa karena Pemerintah dituntut membayar tunjangan profesi bukan hanya bagi guru negeri tetapi juga guru swasta. Ini memang luar biasa, karena di luar kebiasaan. Pemerintah Amerika yang kaya raya pun tidak bermurah hati seperti itu.

17 Responses to "Standardisasi dan Sertifikasi Guru"

Salam Pak Harris,

terima kasih atas kesediaannya untuk bergabung dalam gerakan kami dan mewujudkan terjadinya sebuah Revolusi Budaya di Jakarta dan Indonesia.

Saya yakin para pembaca setia blog ini akan dapat memperoleh banyak pengetahuan mengenai pendidikan Indonesia dari tulisan-tulisan Pak Harris.

Menanggapi tulisan di atas, menurut saya peningkatan kesejahteraan guru mutlak diperlukan. Dengan adanya peningkatan kesejahteraan guru diharapkan lebih banyak orang pintar yang mau jadi guru. Namun seperti yang Pak Harris sebutkan, usaha tersebut jelas tidak mudah.

hmmm….inilah yang membuat orang memilih bekerja di luar negeri, negeri yang menghargai profesi mereka dan negeri yang menjamin kesejahteraan mereka.

disini profesi guru (apalagi sekolah negeri) tidak membanggakan, banyak statusnya yang masih pegawai honorer padahal sudah bekerja berpuluh tahun. astaghfirullah!

saya merasa bahwa guru seharusnya mendapat fasilitas sekelas anggota DPR seperti rumah, mobil, tunjangan lainnya. lebih enak mengajar di kelas tanpa terganggu pikiran beras di rumah kurang, SPP anak belum dibayar, kontrakan masih nunggak, dll.

cuma ya, seiring pertambahan kesejahteraan pasti harus bertambah pula kualitasnya, setuju.

“extra money to buy champion”

Setuju sekali Yonna. Kasihan para guru di Indonesia selama ini “dibohongi” dengan gelar pahlawan tanpa tanda jasa. Padahal gelar tersebut tidak bisa membantu meningkatkan standar kehidupan mereka.

Saya ingat betapa guru saya terpaksa memberi les sepulang sekolah untuk mencari uang tambahan. Padahal tugas seorang guru SD di Indonesia sangat berat, bahkan mungkin lebih berat dibandingkan dosen.

Sudah saatnya memang profesi guru menjadi sebuah profesi yang dapat memberikan kesejahteraan. Kalau begitu, para guru pasti akan lebih bersemangat dalam mengajar. Kalau gaji guru 10 juta per bulan pasti semua orang berlomba-lomba jadi guru. Hehe.

Wahahaha, gue kocak baca kalimat ini:

Kasihan para guru di Indonesia selama ini “dibohongi” dengan gelar pahlawan tanpa tanda jasa. Padahal gelar tersebut tidak bisa membantu meningkatkan standar kehidupan mereka.

Hehehe, gelar doang? lebih baik kesejahteraan ditingkatkan, males banget deh dipuji2 pahlawan tanpa tanda jasa doang, gombal:mrgreen:

iya apalagi guru SD tuh, mengajarkan baca, tulis, hitung (calistung), seharusnya mereka dapet gaji yang lebih besar. hmmm…..

kabarnya, orang lebih memilih bekerja di sekolah swasta terpadu / internasional karena gajinya lebih besar daripada sekolah negeri / swasta biasa. wah, gak salah juga emang kerja itu untuk cari yang segala sesuatunya lebih baik ya🙂

Bener banget tuh yang dibilang Tasa, banyak predikat gak penting yang diberikan sebagai pemanis kenyataan yang masam. Predikat yang ditujukan untuk melupakan kenyataan sehingga si penyandang predikat terus saja berjalan seperti itu tanpa terpikir untuk merubah keadaan…

Btw, judulnya lebih bagus dari yang kemaren (yg menimbulkan sedikit ambigu) hehe…

Selamat datang Pak Haris. Semoga dukungan Bapak mampu membuat kinerja kami lebih baik.

ngomong2 Tas, link gw ganti donk…pake yg baru http://www.randomworld.wordpress.com ya…🙂

Kemarin salah nulis tuh. Hehe. Itu judul tulisan selanjutnya. Ok, gue ganti link-nya!

Haha…pantesan kok agak nggak nyambung gitu…

Guru yang memberikan ilmu pengajaran, masih dianggap bersifat intangible yang tidak secara langsung bermanfaat bagi para murid, masih jauh dari sejahtera, mungkin sudah saatnya komersialisasi bidang pendidikan, namun disatu sisi masyarakat menuntut murah nya biaya pendidikan?

Bukankah undang-undang yang dimaksud adalah UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Turunannya adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007.

Jadi, undang-undang soal guru dan dosen tidak lahir pada 2006.

Mengapa “komunitas guru (asosiasi profesi guru) di daerah-daerah belum terbentuk dan belum mengambil inisiatif ke arah itu,” sepertinya ini berhubungan dengan persoalan ketidakadilan. Soal minimnya akses. Soal kesempatan yang tak sama bagi orang-orang di kota-kota besar dan mereka yang ada di daerah-daerah. Belum termasuk jika bicara daerah-daerah terpencil.

Sayangnya, cara pandang pemerintah masih teramat Jakarta sentris.

Padahal, kesempatan buat ikut aneka forum ilmiah, ikut organisasi mumpuni, dan peluang buat dapat pengahrgaan yang sesuai dengan bidang pendidikan adalah hal langka bagi guru dan dosen di daerah. Padahal lagi, segala hal tadi bisa jadi unsur pendukung profesi buat melengkapi nilai minimal 850 sebagai bagian portofolio agar lulus dan beroleh sertifikasi.

Padahal Indonesia bukan hanya Jakarta.

Tersebutlah internet untuk mengakselerasi ketertinggalan informasi dan pengetahuan. Tapi bicara soal kuantitas dan kualitasnya di daerah-daerah (belum bicara daerah-daerah terpencil) sungguh bisa bikin sesak di dada.

Bukan hanya soal ketersediaan dan kecepatan aksesnya. Tapi juga pemahamannya. Maka, jangan heran jika jejarang digital ini ada yang menganggapnya adalah mainan belaka, serupa Nintendo atau Sony PlayStation.

Inisiatif tidak hadir, karena memang tak ada infrastruktur yang siap dan disiapkan untuk itu.

Bukankah ini keadaan sejak bertahun lampau. Saat pembonsaian yang membuat kita cenderung merasa aman dalam zona nyaman.

Perasaan seolah tak perlu lagi berbuat sesuatu yang perlu, karena toh semua hal dan setiap masalah sudah ada orang yang bertanggung jawab untuk itu. Kita diminta saja untuk menerima seperti apa adanya. Kritik, otokritik, punya pendapat sendiri dan keberanian buat mengungkapkannya jadi barang terlarang.

Subversif.

“Pemerintah akhirnya melakukan lebih banyak dari yang seharusnya,” namun buat saya masih sangat sedikit dan kurang yang sekarang dilakukan pemerintah dari yang seharusnya.

Implikasi anggaran dari pelaksanaan sertifikasi guru dan dosen memang menjadi besar. Namun, tak perlu jadi luar biasa jika saja tata kelolanya sempurna dan jauh dari kebocoran.

Hingga akhir tahun lalu, sebagian guru yang lulus program sertifikasi dari kuota 60 ribu orang yang ikut program itu di tahun 2006, belum beroleh hak tunjangannya. Padahal hak itu mestinya diperoleh sejak Oktober 2007.

Komersialisasi dengan rujukan pada industrialisasi pendidikan di Amerika Serikat saya duga menjadi sebab mengapa pemerintah mereka tidak bermurah hati. Pemerintah dari sebuah negara maju dengan status adikuasa yang jadi pengonsumsi energi dari bahan bakar fosil paling besar di dunia.

Pada kasus di Indonesia, dunia pendidikan kini masuk dalam jerat industri saat pemerintah seperti lepas tangan begitu saja dengan alasan pendidikan yang memang semestinya jadi barang mahal. Ketika perguruan tinggi berstatus negeri berubah jadi sebuah badan hukum, ada konsekuensi untuk mendanai operasional mereka sendiri.

Saat sumbangan “wajib” uang gedung dan rupa-rupa pungutan diterapkan pada sekolah-sekolah berstatus negeri. Apalagi ketika institusi pendidikan swasta yang hadir dan menjamur, seolah jadi penolong bagi keringnya kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan yang bisa disediakan pemerintah.

Pemerintah lalu seolah-olah bisa melepaskan tangannya.

Ini melahirkan logika beban untung-rugi dalam pertarungan modal.

Siapa bisa menahan dan menanggung beban itu? Tentu mereka yang punya kemampuan saja.

Uang.Relasi.Kuasa.

@ingki
ampun pak, damai aja deh, reply panjang banget, yang sabar yang tawakal:mrgreen:

*kasih banyu adem teh legi buat ingki (javanese gramatically error is beyond my responsibility😛 )

tuh kan jadi lupa mau ngomong apa😆 ntar deh diinget2 lagi, peace, komentar ini jangan diapus yach🙂

Salam Pak Harris,

Saya sependapat dengan Bapak bahwa sudah seharusnya Guru dan Dosen di Indonesia dibekali dengan standardisasi dan sertifikasi, karena pada dasarnya standardisasi dan sertifikasi Guru dan Dosen hanyalah satu dari sekian masalah yang telah menjadi batu karang dalam dunia pendidikan kita. Jika selama ini permasalahan pendidikan kita ada pada; pendidik, sistem, dan anak didik, maka sekarang masalah dapat ditambah dengan adanya politisasi porsi anggaran pendidikan dalam APBN. Kehadiran BOSpun seakan-akan hanya menjadi “iklan pemanis” dalam masyarakat pendidikan kita. Semoga sertifikasi dan standardisasi Guru dan Dosen dapat menciptakan bukan hanya pengajar yang berkualitas tetapi juga menciptakan ujung tombak dalam perjuangan revolusi pendidikan di tanah air.
Waduhh Pak terus klo anggaran tersedot untuk gaji guru dan pegawai, mau dapat anggaran tambahan darimana?nambah defisit dong..nambah utang lagi deh…hehehe

@ Tasa
Lebih baik mendapat gelar dan julukan-julukan bagi pengajar, semoga dengan adanya gelar2 dan panggilan tersebut emosi mereka mendingin karena gaji bulan ini telat dibayarkan hehehe
salam

mohon copy-paste. bagus deh tulisannya. Salam kenal.

Di negara manapun kalau ingin mencerdaskan warganya ya harus berani invest untuk biaya pendidikan termasuk peningkatan kesejahteraan para guru. Gak ada istilah negara kaya atau miskin ga ada negara bodo ataupun pinter yang ada adalah siapa yang mengelola negara, dan mau dibawa ke arah mana?. Kalau ingin kaya ya cerdaskan dulu warganya, kalau ingin cerdas ya sejahterakan dulu gurunya!!
. Matur nuwun.

Salam,

Saya hanya ingin mendapatkan informasi dari Bapak mengenai alamat atau lokasi sekolah yang membutuhkan tenaga guru/pengajar sukarela di jakarta (atau area Selatan ).pernah saya baca di surat kabar, mungkin daerah Pancoran dan Lebak bulus, tapi saya tidak ada data jelasnya .terimakasih.

bang tobing yang baik,
info sekolah yang memerlukan tenaga sukarela dapat diperoleh dari sekolahnya sendiri atau kantor dinas kabupaten/kota. silahkan mencoba.

Sertifikasi Guru jangan dijadikan senjata untuk menekan guru.

Wah wah wah saya sering mendengar orang yang sudah sertifikasi itu bisa stres, banyak yang kelihatannya mengiri ( boso jawane meri) terhadap guru yang sudah sertifikasi.Yang sertifikasi guru sedangkan atasan guru tidak ada sertifikasi. Oleh sebab itu jangan kaget kalau sudah sertifikasi bisa jadi nanti dianggap salah melulu kurang ini kurang itu. Saya berharap kepada orang- orang yang tidak dapat sertifikasi iklas ya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Dukung Program Berburu di Sekolah Anda

Mari jalankan dan dukung Program Berburu di sekolah-sekolah di Jakarta dan jadilah bagian dari sebuah REVOLUSI BUDAYA! Kirimkan email ke revolusibudaya@gmail.com dan daftarkan sekolah anda untuk ikut dalam Program Berburu.

Contact Us

BERBURU CENTER Jalan Cucur Timur III Blok A 7 No. 6 Sektor 4 Bintaro Jaya Tel: 62 21 736 3617 Oki: 0856 8102299 Tasa:087881521091 E-mail: revolusibudaya@gmail.com

Blog Masters

Guebukanmonyet (Washington D.C.) and Udiot (Jakarta)

Contributors

Andri Gilang (Sydney), Ian Badawi (Washington D.C.), Dejong (Washington D.C.), Sherwin Tobing (Budapest), Anggie Naditha Oktanesya (Jakarta), and Izmi Nurpratika (Jakarta).

Guest Writers

Deden Rukmana (Savannah), and Harris Iskandar (Washington, D.C.)

Categories

Gudang Artikel

Our Pictures

Arif Bergaya!

Cuci Motor

Ayo maju ke depan

More Photos
%d bloggers like this: